BANYUWANGI | Onemenit.com – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menyerap langsung aspirasi nelayan saat mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Jumat (10/7/2026). Persoalan perizinan, infrastruktur, akses permodalan, hingga tata kelola pelabuhan menjadi keluhan utama yang disampaikan pelaku usaha perikanan.
Kunjungan ke TPI Muncar dilakukan setelah Wapres meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi. Kedatangannya disambut antusias masyarakat pesisir yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Gibran Tinjau Pasar Induk Banyuwangi, Dorong Peningkatan Aktivitas Ekonomi Pedagang Jumat, 10 Jul 2026 21:15 WIB
Dalam dialog terbuka, nelayan mengeluhkan kondisi infrastruktur, akses pembiayaan, tata kelola pelabuhan, serta proses perizinan yang dinilai masih rumit, terutama bagi nelayan tradisional.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menegaskan sektor perikanan menjadi bagian penting dari program ketahanan pangan nasional yang diprioritaskan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, berbagai kendala yang menghambat produktivitas nelayan akan menjadi perhatian pemerintah.
"Pak Presiden memiliki prioritas besar terhadap ketahanan pangan nasional. Di Jawa Timur sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu sektor perikanan yang masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan," ujar Gibran.
Ia menjelaskan, kunjungannya ke TPI Muncar dilakukan untuk melihat langsung kondisi yang dihadapi masyarakat nelayan. Bahkan, agenda tersebut tidak masuk dalam jadwal resmi kunjungannya di Banyuwangi.
"Sebenarnya hari ini saya tidak memiliki agenda ke sini, tetapi karena mendengar banyak keluhan dari nelayan, saya mampir untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Semua catatan dan aspirasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti," katanya.
Salah seorang perwakilan nelayan Muncar, Umar, mengatakan kerusakan infrastruktur jalan menjadi kendala serius bagi distribusi hasil tangkapan. Kondisi tersebut membuat kendaraan pengangkut ikan lebih cepat mengalami kerusakan.
Selain itu, Umar berharap pemerintah menyederhanakan regulasi dan perizinan yang selama ini dinilai kerap membebani nelayan tradisional.
"Kami menghadapi banyak persyaratan perizinan yang harus diurus. Harapan kami ada kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan agar aktivitas melaut dan usaha perikanan bisa berjalan lebih mudah," ungkap Umar.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem perizinan sektor perikanan. Percepatan pelayanan dan penyederhanaan prosedur menjadi fokus yang terus diupayakan.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.
Editor : Redaksi