SURABAYA– Gelombang kemarahan dan kekecewaan melanda kalangan mahasiswa di Surabaya menyusul viralnya tudingan serius terhadap Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya. Organisasi payung yang seharusnya menjadi garda terdepan kritik sosial tersebut dituduh telah "menjual independensi gerakan" kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) melalui transaksi dana senilai Rp39 juta.
Tudingan ini mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial menyebar luas pada akhir pekan ini. Unggahan tersebut tidak hanya berisi narasi keras, tetapi juga menyertakan bukti berupa tangkapan layar (screenshot) percakapan daring yang diduga melibatkan Ketua Aliansi BEM Surabaya dengan oknum perwakilan kepolisian. Dalam percakapan itu, terlihat adanya pembahasan terkait pengajuan proposal permohonan dana yang kemudian dikaitkan dengan pelemahan sikap kritis aliansi terhadap institusi penegak hukum.
Bukti Digital Memicu Kegaduhan
Viralnya isu ini dipicu oleh ketajaman analisis warganet terhadap dokumen digital yang beredar. Dalam tangkapan layar yang menjadi perbincangan hangat di berbagai platform seperti X (Twitter) dan Instagram, terlihat alur komunikasi yang mengindikasikan negosiasi finansial. Nominal Rp39 juta disebut-sebut sebagai imbalan atau dukungan dana untuk kegiatan tertentu, yang oleh kritikus dianggap sebagai bentuk "pembungkaman" atau kooptasi gerakan mahasiswa.
"Jika ini benar, maka ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap sejarah gerakan mahasiswa. Kami tidak belajar bertahun-tahun hanya untuk dijual seharga Rp39 juta," tulis salah satu akun aktivis mahasiswa yang merespons cepat atas kabar tersebut.
Prinsip Independensi Dipertanyakan
Kasus ini menyentuh urat nadi paling sensitif dari organisasi kemahasiswaan: independensi. Secara historis, BEM berfungsi sebagai agent of change dan social control yang harus berdiri tegak, bebas dari intervensi pemerintah maupun aparat keamanan. Keterlibatan finansial langsung dengan Polda Jatim instansi yang sering menjadi objek demonstrasi terkait isu HAM dan kebebasan berpendapat dianggap sebagai konflik kepentingan yang fatal.
Para pengamat gerakan sosial menilai, penerimaan dana dari pihak yang memiliki otoritas koersif dapat mendiskreditkan setiap suara protes yang kelak dikeluarkan oleh aliansi tersebut. "Kredibilitas adalah modal utama mahasiswa. Sekali tercoreng oleh isu transaksional dengan aparat, sulit bagi mereka untuk kembali dipercaya oleh massa," ujar Dr. Hendra Wijaya, sosiolog politik dari Universitas Airlangga, saat dimintai komentarnya.
Tuntutan Transparansi dan Audit Mendesak
Menanggapi goncangan ini, tekanan dari internal kampus maupun elemen masyarakat sipil semakin kuat. Sejumlah BEM fakultas di bawah naungan aliansi dikabarkan mulai melakukan jarak diri dan menuntut klarifikasi resmi. Tiga tuntutan utama yang kini bergulir adalah:
1. Klarifikasi Publik Terbuka: Penjelasan detail mengenai konteks percakapan, tujuan proposal, dan status penerimaan dana.
2. Audit Keuangan Independen: Pembukaan buku kas aliansi dan pelacakan arus dana Rp39 juta tersebut—apakah masuk ke rekening pribadi, rekening organisasi, atau digunakan untuk vendor kegiatan.
3. Konfirmasi Silang: Klarifikasi resmi dari pihak Polda Jatim mengenai keberadaan proposal dan tujuan pemberian dana tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus Aliansi BEM Surabaya belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menyeluruh. Sementara itu, tagar BEM Surabaya Jual Gerakan dan Transparansi BEM terus trending, mencerminkan besarnya kekecewaan publik terhadap potensi degradasi moral dalam tubuh organisasi mahasiswa.
Ujian Berat Bagi Gerakan Mahasiswa
Kasus ini bukan sekadar skandal administratif, melainkan ujian eksistensial bagi gerakan mahasiswa di Surabaya. Jika tudingan ini terbukti benar, dampaknya bisa berupa fragmentasi internal, kehilangan legitimasi di mata publik, dan stigmatisasi jangka panjang bahwa gerakan mahasiswa mudah dibeli.
Sebaliknya, jika ini merupakan kesalahpahaman atau rekayasa digital, Aliansi BEM Surabaya harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan kepercayaan melalui transparansi radikal. Di tengah era informasi yang serba cepat, integritas bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Mata publik kini tertuju, menunggu apakah aliansi ini akan memilih jalan kebenaran atau tenggelam dalam krisis kepercayaan yang mereka ciptakan sendiri.
Editor : Redaksi
